MAN 2 Padang Mulai Persiapan PMPZI 2025, Kepala Madrasah Tekankan Kerja Tim

Padang, Humas – MAN 2 Padang menggelar rapat perdana Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) 2025 di Aula Abu Bakar Shiddiq, Selasa (7/10/2025). Rapat ini menjadi langkah awal madrasah mempersiapkan eviden pendukung penilaian zona integritas tahun ini.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala MAN 2 Padang, Ahmad Asdi, serta dihadiri Kepala Tata Usaha Arisman, para wakil kepala, dan puluhan anggota tim PMPZI. Agenda utama membahas kesiapan tiap bidang dalam melengkapi bukti fisik maupun digital kegiatan yang menjadi indikator penilaian.

Dalam arahannya, Ahmad Asdi menjelaskan bahwa terdapat enam area penilaian dalam PMPZI, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Semua sudah ada penanggung jawabnya masing-masing dalam SK. Tugas kita sekarang melengkapi semua eviden agar nilai kita bagus,” ujarnya.

Ahmad Asdi menekankan pentingnya kerja sama tim dalam proses penilaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan dalam PMPZI tidak bisa dicapai secara individual, melainkan hasil kerja kolektif seluruh warga madrasah.

“Kerja kita adalah kerja tim, nilai kita kolektif. Gagal, gagal bersama, Menang, menang bersama dan Kesuksesan adalah kesuksesan bersama juga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap kegiatan di madrasah memiliki bukti yang terdokumentasi dengan baik. Semua bentuk kegiatan, mulai dari undangan hingga dokumentasi foto, perlu disimpan sebagai eviden pendukung penilaian. “Semakin banyak evidennya, semakin bagus nilainya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Asdi juga menekankan pentingnya ketertiban informasi. Ia meminta setiap tim memahami dan menguasai user dan password untuk unggah eviden di sistem. “Kalau ada eviden, upload langsung. Tapi hati-hati, jangan sampai salah tekan tombol ‘submit’,” ujarnya.

Ia menegaskan, inti dari PMPZI adalah pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus bisa dipertanggung jawabkan secara terbuka.

“Kalau ada yang bertanya soal dana BOS, maka tidak boleh disembunyikan. Apakah dana bos saja, tentu tidak, semuanya mesti terbuka, tapi terbukanya bukan telanjang,”pungkasnya.

(Pewarta: ArulDp | Editor: Wenny)